Jakarta, satunusanet.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai saat ini rumah tangga miskin dan kurang mampu hanya menikmati subsidi solar lima persen dan subsidi pertalite 20 persen yang akan memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat.
Menkeu membeberkan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) bisa mencapai lebih dari Rp698 triliun hingga akhir 2022. Subsisi BBM akan menjadi tambahan belanja untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Angka tersebut melampaui kuota Rp502,4 triliun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Subsidi yang sangat besar disebabkan oleh kondisi kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan konsumsi pertalite dan solar yang besar.
Kuota subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502,4 triliun meningkat tiga kali lipat, dari kuota awal 2022, seiring semakin mahalnya harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
“Jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan akan habis bahkan terlampaui, mencapai lebih dari Rp698 triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023,” papar Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan, yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
Upaya peningkatan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat,” ujarnya.
Upaya tersebut dilakukan secara simultan melalui proses kalibrasi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga proses pemulihan ekonomi, dan mengambil langkah untuk melakukan penyehatan APBN. (Antara)
