Jakarta, satunusanet.com – Pemerintah terus bekerja mempersiapkan pembangunan IKN, khussusnya pada pembangunan infrastruktur. Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian/Lembaga membahas pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Rakor dipimpin langsung Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (22/06/2022). Rincian rakor tersebut berisi tindaklanjut percepatan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dan tiga ruas jalan penyangga IKN.
“Ini proses panjang dan butuh sinkronisasi banyak pihak. Tapi kami dari KSP siap mendorong semua proses itu. Oleh sebab itu rapat koordinasi diharapkan menghasilkan bahan-bahan yang bisa dilaporkan ke para pengambil kebijakan,” kata Febry dalam keterangan tertulisnya.
Rakor ini turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pelaksana tugas (Plt) Bupati PPU, Ir. H. Hamdam.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung
Dalam rakor ini, KSP berupaya mendorong pengalihan tiga ruas jalan Kabupaten PPU, yaitu jalan Riko-Maridan serta Lingkar Telemow di Kecamatan Sepaku. Selain itu juga, jalan Gunung Mulia-Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu jugaakan dialihkan menjadi jalan nasional. Sehingga, proyek pengerjaan tiga ruas jalan penyangga IKN ini bisa dipercepat melalui peran Ditjen Bina Marga.
KSP juga mengusulkan, pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang tertahan sejak tahun 2018 dilanjutkan kembali oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR. Kendati stok air baku dari instalasi Kementerian PUPR mencukupi kebutuhan wilayah IKN, Febry meyakini pembangunan Bendungan Lawe-Lawe bisa menuai banyak manfaat untuk kepentingan masyarakat.
“Maka kenapa tidak disiapkan juga? Sehingga kebutuhan air bagi masyarakat sekitar IKN sudah bisa terjamin terpenuhi,” lanjutnya.
Bendungan Lawe-Lawe diharapkan menjadi SDA baku di wilayah IKN. Meski sudah ada Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku. Sayangnya, Bendungan Lawe-Lawe yang awalnya dikerjakan tahun 2014, dihentikan tiga tahun kemudian lantaran minim fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Oleh karenanya, proyek Bendungan Lawe-Lawe kini diajukan untuk kelanjutan hingga penyelesaiannya melalui kewenangan pemerintah pusat. Ke depan,
KSP akan menggelar rakor lanjutan guna membahas pembangunan infrastruktur penunjang wilayah IKN dengan Kementerian/Lembaga terkait.
