Jakarta, satunusanet.com – Sektor-sektor penting yang dimiliki pemerintah Lithuania, diserang peretas Rusia. Hal ini dibenarkan, Pusat Keamanan Siber Nasional Lithuania.
Lembaga ini pun memprediksi serangan ini, atau dalam skala yang lebih besar masih akan berlangsung sampai beberapa hari mendatang, diperkirakan menyasar sektor transportasi, energi dan keuangan.
Sebelumnya, terungkap pemberitaan bahwa situs pemerintah dan swasta di Lithuania menjadi sasaran serangan peretas Rusia karena larangan transit barang di negara tersebut untuk menuju Kaliningrad.
“Sasaran utama ada institusi negara, institusi transportasi dan situs media,” kata Wakil Menteri Pertahanan Lithuania, Margiris Abukevicius, dikutip dari Reuters, Selasa (28/06/2022).
Kaliningrad adalah wilayah eksklave Rusia, terletak di antara Uni Eropa, Polandia dan Lithuania, kedua negara yang disebut belakangan adalah anggota NATO. Kaliningrad bisa diakses melalui kereta api dari wilayah Lithuania.
Lembaga perpajakan Lithuania mengatakan mereka menghentikan aktivitas karena banyak upaya peretasan terhadap sistem mereka. Mereka mengatakan semua data aman.
Grup peretas Rusia bernama Killnet mengklaim tanggung jawab atas serangan distributed denial of service tersebut (DDoS).
“Serangan akan terus berlanjut sampai Lithuania mencabut blokade. Kami sudah menghancurkan 1.652 sumber web. Dan serangan ini baru dimulai,” kata Killnet.
Abukevicius mengatakan serangan sudah terlihat sejak 21 Juni. Dewan Keamanan Rusia pada 22 Juni menyatakan pembalasan terhadap blokade pengiriman. Mereka mengatakan peristiwa ini akan “membawa dampak negatif serius terhadap populasi Lithuania”.
Pusat Keamanan Siber Nasional Lithuania memprediksi serangan ini, atau dalam skala yang lebih besar masih akan berlangsung sampai beberapa hari mendatang, diperkirakan menyasar sektor transportasi, energi dan keuangan.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrel pekan lalu menyatakan Lithuania “baru saja menerapkan sanksi Uni Eropa” soal menghentikan transportasi beberapa barang ke Kaliningrad. Negara tersebut belum mengambil keputusan yang bersifat unilateral.